Seperti dikatakan Farouk Muhammad, revisi UU Terorisme dimungkinkan direvisi , tetapi harus dilakukan dengan cermat dan tepat pada aspek-aspek yang
Revisi UU Terorisme sulit terealisasikan dalam waktu cepat karena sejumlah isu krusial yang diperdebatkan. Ledakan bom di Surabaya, Minggu (13/5) pagi, membuat agenda Revisi Undang-Undang (RUU) Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme kembali menguat. Presiden Joko Widodo bahkan memberikan ultimatum agar revisi segera dihasilkan. 15 Poin Perubahan dalam RUU Antiterorisme - Tribunnews.com Revisi UU Terorisme 15 Poin Perubahan dalam RUU Antiterorisme Lima belas poin perubahan itu dibacakan di depan peserta sidang sebelum disahkan … Draf revisi UU Terorisme 'berpotensi melanggar HAM' - BBC ... Draf revisi UU Terorisme yang diusulkan pemerintah Indonesia mendapatkan sejumlah kritik karena dinilai 'rentan pelanggaran HAM' dan 'berpotensi merampas kebebasan sipil'. …
Revisi UU Anti Terorisme Telah Disetujui DPR, Ini 6 Pasal ... DPR telah menyetujui Revisi UU tentang Anti Terorisme menjadi Undang-undang pada Jumat (25/5) lalu. Penyetujuan atas RUU tersebut masih menuai berbagai kontroversi di dalamnya, termasuk adanya beberapa pasal yang berpotensi menimbulkan polemik yang dapat mewarnai proses pemberantasan tindak pidana yang di kategorikan sebagai kejahatan luar biasa tersebut. 4 Poin dalam UU Terorisme Baru yang Berpotensi Jadi ... tirto.id - Dewan Perwakilan Rakyat sudah mengesahkan revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pengesahan ini masih menuai polemik karena dalam UU tersebut terdapat sejumlah potensi masalah yang bisa mewarnai proses pemberantasan tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa itu. Peran dan Keterlibatan TNI dalam Penanggulangan Terorisme Pertama, melalui revisi UU Terorisme dan Keputusan Presiden tentang peran TNI dalam penanggulangan terorisme menjamin peran dan keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme dalam kerangka supremasi sipil dan demokrasi serta tidak mengganggu jalannya agenda Reformasi Sektor Keamanan dan Militer. Kedua,revisi UU Terorisme dan Keputusan
Laporan Utama: Revisi UU Terorisme dan Keutamaan ... Update Indonesia edisi Juni 2018 mengangkat laporan utama tentang revisi UU Terorisme dan Keutamaan Deradikalisasi. Isu ini masih marak, dan pemerintah baru saja mengesahkan revisi Undang-Undang No. 15 Tahun 2013 tentang Terorisme dan Keutamaan Deradikalisasi. Bagaimana konten perubahan pasal per pasalnya dibahas dalam tulisan ini. Naskah diterima: 12 Februari 2016; disetujui: 24 Februari 2016 Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Pemberantasan Teroris) merupakan sikap yang diambil pemerintah sebagai respon mencuatnya kembali radikalisme yang mengarah pada aksi teror. Pada awalnya ada dua payung hukum yang dapat digunakan untuk meredam gejolak radikalisme yang mengarah pada aksi terror (PDF) ANALISIS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG TERORISME … Usulan revisi Undang-Undang Terorisme ini menguat setiap kali terjadi aksi teror di Indonesia. Secara yuridis formal, terdapat kekurangan-kekurangan yuridis dalam perumusan Undang-Undang Terorisme
PROSEDUR REVISI UNDANG-UNDANG Pemerintah berniat mengajukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Bahkan, pemerintah sudah melakukan pengajuan kepada DPR terkait revisi UU tersebut. Tidak hanya itu, usulan pemerintah sudah masuk draf Rancangan Undang-Undang yang akan dibahas DPR dan pemerintah dalam penentuan Laporan Utama: Revisi UU Terorisme dan Keutamaan ... Update Indonesia edisi Juni 2018 mengangkat laporan utama tentang revisi UU Terorisme dan Keutamaan Deradikalisasi. Isu ini masih marak, dan pemerintah baru saja mengesahkan revisi Undang-Undang No. 15 Tahun 2013 tentang Terorisme dan Keutamaan Deradikalisasi. Bagaimana konten perubahan pasal per pasalnya dibahas dalam tulisan ini. Naskah diterima: 12 Februari 2016; disetujui: 24 Februari 2016 Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Pemberantasan Teroris) merupakan sikap yang diambil pemerintah sebagai respon mencuatnya kembali radikalisme yang mengarah pada aksi teror. Pada awalnya ada dua payung hukum yang dapat digunakan untuk meredam gejolak radikalisme yang mengarah pada aksi terror (PDF) ANALISIS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG TERORISME …
25 Mei 2018 Desakan pengesahan terhadap revisi UU Terorisme ini muncul Bisakah teror di Indonesia dicegah dengan UU dan program deradikalisasi?
